Bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut telah mengakibatkan korban dan kehilangan lebih dari 120 ribu jiwa, pengungsi lebih dari 400 ribu jiwa, serta rusaknya prasarana dan sarana yang sangat besar. Bencana alam gempa bumi lanjutan yang terjadi pada tanggal 28 Maret di Kepulauan Nias Provinsi Sumut, juga mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan yang cukup parah.

Berdasarkan penilaian terhadap kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh kedua bencana alam tersebut, diperkirakan diperlukan dana sebesar Rp48 triliun untuk merehabilitasi dan merekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut. Hasil penilaian terhadap kerusakan dan kerugian tersebut, selanjutnya telah dituangkan ke dalam rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005.

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2005, tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, pemerintah melalui badan tersebut telah memulai melaksanakan pembangunan kembali Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias tahap demi tahap. Namun demikian, besarnya bencana yang terjadi dan koordinasi pelaksanaan yang masih belum berjalan secara maksimal serta besarnya kebutuhan dana dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, masih ditemukannya kendala-kendala yang memerlukan perhatian semua pihak, sehingga hasil dari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan.

Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan Dewan Pengarah BRR NAD-Nias ini merupakan kompilasi dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh Dewan Pengarah BRR NAD-Nias sejak bulan Mei – Oktober 2005, dengan harapan dapat menjadi suatu pedoman dalam pemantapan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berlangsung.